Tidak ada yang mengira, revolusi yang berkobar di Suriah akan berubah menjadi tragedi politik berdarah-darah. Faktanya, Musim Semi itu sudah bermetamorfosis menjadi perang sipil (al-harb al-ahliyyah) antara kubu rezim Bashar al-Assad dan kubu oposisi.

Setidaknya 70.000-90.000 warga Suriah tewas, sebanyak 950.000 lebih warga berada di pengungsian, dan 1.000.000 lebih warga kehilangan tempat tinggal. Dari berbagai aspek, krisis politik di Suriah memerlukan penyelesaian yang bersifat komprehensif. Krisis tersebut telah menjadi ajang tarik-menarik kepentingan dan perebutan pengaruh dua negara adidaya di kawasan Timur Tengah, yaitu AS dan Rusia.

Gamal Wakim dalam Shira’ al-Quwa al-Kubra ’ala Suria: al-Ab’ad al-Geosiyasiyyah li Azmah 2011 menegaskan, dimensi geopolitik tak bisa dilepaskan dalam mencermati krisis politik di Suriah. Pertarungannya tak sekadar antara Al-Assad dan oposisi, melainkan jauh lebih kompleks. Arab Saudi ditengarai telah menjadi pelopor revolusi di kawasan Daraa dengan menggunakan kaum Salafi untuk melawan sekte Alawite dan kalangan Kristen. AS dan Uni Eropa turut serta mendorong revolusi bersama dengan Turki dan Yordania. Belakangan, Mesir menjadi salah satu negara yang mendesak agar Al-Assad lengser.

Di pihak lain, Rusia berkukuh memberikan dukungan terhadap rezim Al-Assad sebagai mitra strategisnya di Timteng dalam lima dekade terakhir. Faktanya, penyelesaian secara politik di PBB kerap berakhir dengan kebuntuan karena Rusia menggunakan hak veto untuk menolak proposal AS dan sekutunya dalam melakukan intervensi politik di Suriah. Sikap Rusia tidak kalah kuatnya dari sokongan AS dan sekutunya karena Rusia didukung sepenuhnya oleh China, Iran, dan Lebanon.

Organisasi Kerja Sama Islam memutuskan membekukan keanggotaan Suriah menyusul krisis politik dan kemanusiaan yang makin memburuk di negara itu. Dikabarkan, lebih dari 20.000 orang tewas dalam perang sipil antara kubu rezim Bashar al-Assad dan kubu oposisi.

Sikap Organisasi Kerja Sama Islam (dulu, Organisasi Konferensi Islam/OKI) tersebut sebetulnya memperkuat dukungan dunia internasional terhadap pihak oposisi. Sebaliknya, Bashar al-Assad semakin mengalami defisit dukungan politik dari dunia Islam dan dunia Barat.

Beberapa minggu lalu, Arab Saudi melontarkan inisiatif di Majelis Umum PBB agar al-Assad meletakkan kekuasaannya kepada pihak oposisi dan mendorong demokratisasi. Inisiatif tersebut didukung sebagian besar anggota PBB sebagai solusi mengakhiri krisis kemanusiaan di Suriah. Ada 133 negara yang mendukung prakarsa Arab Saudi.

Namun, sebagaimana dimaklumi, proposal tersebut tak punya dampak di lapangan. Rezim Bashar al-Assad hingga saat ini masih menunjukkan taringnya dan berusaha mengendalikan sejumlah wilayah yang bergejolak, khususnya Hama, Deraa, Aleppo, dan Damaskus. Alih-alih mematuhi hasil voting Majelis Umum PBB, rezim al-Assad justru mengecam balik inisiatif yang disodorkan Arab Saudi.

Rezim al-Assad berpandangan, yang dapat menentukan transisi demokrasi di Suriah adalah rakyat Suriah sendiri, bukan negara-negara lain. Apalagi Arab Saudi sebagai inisiator dinilai tak punya hak mengatasnamakan demokrasi karena mereka sendiri termasuk negara yang antidemokrasi. Sebuah negara yang tidak demokratis tak pantas memaksa negara lain agar melakukan transisi demokrasi. Di dalam pepatah Arab dikenal, tong kosong tak bisa dijadikan panutan (faqid al-syai' la yu'thihi).

Kini, demokrasi berembus dengan sebuah harapan baru. Hasil pemilu yang digelar pada 7 Juli lalu memberikan sinyal kuat tentang wajah demokrasi di negeri kaya minyak tersebut.

Aliansi Kekuatan Nasional yang dipimpin Mahmoud Jibril memperoleh 39 kursi dari 80 kursi jatah partai. Sementara Partai Keadilan dan Pembangunan, sayap politik Ikhwanul Muslimin Libya, hanya mendapat 17 kursi. Menurut Oliver Miles, pemilu yang berlangsung di Libya merupakan modal dasar bagi terbangunnya budaya demokrasi dalam beberapa tahun yang akan datang. Setidaknya, pemilu merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan stabilitas politik (The Guardian, 11 Juli).

Hasil tersebut dapat disebut sebagai anomali dari gemuruh musim semi Islamis di beberapa negara pasca-revolusi, yang telah mengantarkan dua partai Islam ke panggung kekuasaan: Ennahda di Tunisia dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Di Libya, kelompok nasionalis Libya lebih mendapatkan dukungan publik daripada kubu Islamis.

Ada tiga alasan di balik kemenangan kubu nasionalis. Pertama, publik puas dengan kinerja Dewan Transisi Nasional (NTC) yang berhasil menumbangkan rezim Khadafy sekaligus mengawal transisi. Terlepas dari berbagai kekurangan, NTC memang patut diacungi jempol karena mampu mengendalikan pemerintahan sementara dengan baik. Eksplorasi minyak sudah berjalan dan kekayaan Libya yang dibekukan di luar negeri sudah bisa dikembalikan ke kas negara.

Situasi politik di Suriah semakin memanas. Bom yang mengguncang Pusat Pertahanan Nasional, yang menewaskan Menteri Pertahanan Assaf Sawkat, merupakan sinyal buruk bagi rezim Bashar al-Assad. Damaskus, ibu kota Suriah, merupakan lokus utama dari pertarungan antara kubu oposisi dan kubu rezim.

Demonstrasi yang digelar kubu oposisi di sejumlah kota, seperti Homs, Hama, dan Latakia, tidak mampu menuntaskan kekuasaan al-Assad. Pilihan untuk melakukan perlawanan di Damaskus akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya dalam melanjutkan misi revolusi.

Ada dua alasan kuat yang dapat menjadi sinyal kuat tentang goyahnya kursi kekuasaan al-Assad: Pertama, masifnya pembelotan pasukan yang sebelumnya loyal terhadap pemimpin tiran itu. Orang lingkaran dalam al-Assad yang membelot, Manaf Tlas, yang diikuti oleh sejumlah pimpinan militer lainnya. Duta Besar Suriah untuk Irak juga mengambil langkah "murtad" dari rezim. Kabar pembelotan tersebut semakin memuncak tatkala Pusat Pertahanan Nasional Suriah berhasil diluluhlantakkan oleh mereka (David Lesch,CNN,19/7).

Menurut Burhan Gholyun, salah satu pimpinan oposisi, bom yang diledakkan di Pusat Pertahanan Nasional merupakan aksi terencana yang dilakukan tentara yang membelot. Artinya, sejumlah militer yang selama ini menjadi tameng bagi rezim al-Assad telah melakukan migrasi dukungan kepada pihak oposisi. Dalam seminggu ini, mereka telah merencanakan perlawanan yang sistematis terhadap rezim al-Assad.

Kedua, dukungan yang terus mengalir dari dunia internasional agar Bashar al-Assad menyerahkan kekuasaan secara damai kepada pihak oposisi. Pengerahan militer yang dikerahkan al-Assad tidak akan mampu membendung perlawanan dari pihak oposisi. Petinggi militer dan sejumlah pihak yang selama ini loyal terhadap al-Assad telah menarik dukungan terhadap rezim sehingga dapat menambah amunisi bagi oposisi.

Hasil pemilu tahap terakhir di Mesir semakin melambungkan popularitas kaum salafi. Pasalnya, Partai Al-Nour yang diusung kalangan salafi mendapatkan 20 persen suara.

Suara mereka mengalahkan partai liberal, kiri, dan moderat. Mereka hanya kalah dari perolehan suara Ikhwanul Muslimin yang mendapatkan sekitar 40 persen suara.

Elektabilitas kaum salafi dalam panggung politik pasca-revolusi 25 Januari sangat mengejutkan semua pihak. Mereka tidak terlibat dalam revolusi yang menjatuhkan rezim otoriter Hosni Mubarak. Bahkan, selama Hosni Mubarak berkuasa, kaum salafi memilih untuk loyal kepada rezim otoriter tersebut.

Mereka tak pernah punya pengalaman dalam politik praktis. Pada tahun 1984, mereka mengafirkan Ikhwanul Muslimin yang memilih untuk berpartisipasi dalam politik praktis pada 1984. Pada masa itu, kaum salafi memandang siapa pun yang terlibat dalam perebutan kekuasaan melalui proses demokratis adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam kacamata mereka.

Berubah drastis

Namun, situasinya saat ini berubah 100 persen. Kaum salafi di Mesir mendirikan partai politik yang secara eksplisit merevisi sikap mereka dari yang semula menolak berpolitik praktis menuju salah satu pendukung pesta demokrasi pasca-revolusi. Secara menakjubkan mereka mampu mengonsolidasikan dukungan publik untuk menentukan pilihan bagi mereka.